Kata kunci "pengawas TKA" naik karena gelombang pertama Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK/MA dimulai 26 Oktober 2026 dengan pengawasan berlapis, sementara publik masih mengingat kasus pengawas yang viral pada April 2026. Dua hal itu bertemu: aturan baru yang ketat dan rekam jejak pelanggaran yang belum lama terjadi. Jawaban singkatnya, tren ini muncul dari pertanyaan publik apakah pengawasan daring dan sanksi benar-benar berjalan.
TKA adalah Tes Kemampuan Akademik, ujian yang dilaksanakan secara nasional untuk jenjang sekolah. Pengawas ruang adalah orang yang bertugas langsung di lokasi ujian, sedangkan penyelia adalah pemantau yang bekerja dari jarak jauh melalui sistem daring. Keduanya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam satu kerangka pengawasan.
Pada pelaksanaan TKA SMA 26 Oktober 2026, tercatat 3.864.195 peserta terdaftar dari 4.213.114 calon, atau sekitar 91,72 persen menurut laporan Halo Jember/Jawa Pos. Angka itu menunjukkan sebagian besar calon peserta mengikuti ujian pada gelombang pertama. Besarnya jumlah peserta inilah yang membuat isu pengawasan menjadi perhatian banyak pihak.
Kemendikdasmen menyiapkan 50.474 pengawas ruang dan 1.710 penyelia dari perguruan tinggi negeri, demikian dilaporkan progres.id. Jumlah penyelia jauh lebih kecil karena tugasnya memantau banyak ruang sekaligus melalui sistem daring. Pengawas ruang tersebar di ribuan titik ujian di seluruh Indonesia.
Pengawas ruang ditempatkan dari satuan pendidikan lain agar independen dan tidak memiliki kepentingan terhadap peserta di ruangan tersebut. Satu pengawas ruang mengawasi maksimal 20 peserta, sesuai ketentuan yang dipublikasikan BBPMP Jatim Kemendikdasmen. Batas 20 peserta per pengawas bertujuan menjaga kemampuan pengawasan tetap terkendali.
Kemendikdasmen menggandeng 17 perguruan tinggi negeri untuk mengawasi TKA SMA secara daring, demikian dilaporkan detik.com. Pemantauan dilakukan melalui integrasi teknologi konferensi video, yaitu penyelia mengamati jalannya ujian dari lokasi masing-masing. Peran perguruan tinggi negeri ini menjadi lapisan kedua setelah pengawas ruang.
Kamera di setiap ruang ujian memantau peserta sekaligus pengawas, menurut laporan detik.com. Rekaman kamera diaktifkan sebagai dokumentasi sehingga aktivitas di dalam ruang dapat ditinjau kembali bila diperlukan. Keberadaan kamera inilah yang membedakan model pengawasan TKA 2026 dari ujian konvensional.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan seluruh aktivitas TKA dimonitor dari sistem di Jakarta, seperti dikutip Antara. Artinya ada lapisan ketiga berupa pemantauan tingkat nasional yang tidak bergantung pada pengawas di lokasi. Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan bahwa pengawasan berlangsung berjenjang.
Pengawasan berlapis menjadi sorotan karena publik ingin tahu apakah sistem daring benar-benar efektif, bukan sekadar formalitas. Dengan pengawas ruang, penyelia daring, dan monitoring nasional, ada tiga titik yang bisa gagal atau berhasil. Publik mengawasi ketiganya pada gelombang pertama TKA SMA 2026.
Pada April 2026, pengawas di SMP 6 PSKD Depok bernama Aswita Yosefa Manalu menyebarkan gambar layar soal TKA ke Facebook, demikian dilaporkan Kompas. Ia telah dibina dan fotonya dihapus. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu perhatian publik terhadap perilaku pengawas.
Selain kasus Depok, ada Sulaiman di Sampang yang melakukan siaran langsung TikTok sambil merokok, Krisman Dohona di Gunung Sitoli yang mengunggah video soal, dan Yeppi Wardhana di Klaten yang juga melakukan live TikTok. Keempat nama itu muncul dalam pemberitaan sebagai contoh pelanggaran yang mencuat. Kasus-kasus ini memperkuat alasan mengapa pengawasan diperketat pada 2026.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut pengawas yang melanggar di-blacklist, dengan pernyataan bahwa pengawas yang macam-macam akan di-grounding dan tidak dipakai selama ia menjabat, seperti dikutip Antara. Ia juga menyatakan pengawas yang terlibat pelanggaran dipastikan tidak dilibatkan lagi tahun ini. Pemberitaan Antara menyebut pelanggaran tersebut meliputi siaran langsung saat tes dan tindakan yang tidak sesuai ketentuan.
Pengawas dilarang menggunakan ponsel untuk kepentingan pribadi, membantu menjawab soal, atau membocorkan soal, sesuai ketentuan yang dipublikasikan progres.id. Mereka juga wajib mencatat kejadian atau pelanggaran selama ujian. Kewajiban lain adalah mengisi berita acara sebagai bukti pelaksanaan tugas.
Pelanggaran dalam pelaksanaan TKA dikenai sanksi sesuai ketentuan, demikian disampaikan Kemendikdasmen melalui Antara. Sanksi terberat yang disebut secara terbuka adalah tidak dilibatkannya kembali pengawas yang melanggar pada tahun berikutnya. Selain itu, Mendikdasmen menyatakan pengawas bermasalah akan di-blacklist dari penugasan.
Penunjukan pengawas diatur berdasarkan jenjang: untuk SMA/SMK oleh dinas provinsi atau Kanwil Kemenag, sedangkan untuk SD/SMP oleh dinas kabupaten/kota atau Kemenag, menurut progres.id. Pembagian ini mengikuti kewenangan administratif masing-masing tingkat pemerintahan. Karena itu, kualitas seleksi pengawas bisa berbeda antar daerah.
Hari pertama pelaksanaan TKA SMA gelombang pertama berlangsung Senin, 26 Oktober 2026, seperti dilaporkan Antara. Gelombang pertama inilah yang menjadi ujian bagi sistem pengawasan baru. Perhatian publik terpusat pada apakah pelanggaran serupa tahun sebelumnya terulang.
Pengawas ruang bekerja langsung di lokasi untuk memastikan tata tertib ujian, sementara penyelia memantau secara daring melalui konferensi video. Keduanya memiliki tanggung jawab berbeda: pengawas ruang menangani kejadian langsung, penyelia memantau pola dan kejanggalan dari jarak jauh. Kombinasi ini memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap pelanggaran.
Dengan jumlah peserta lebih dari 3,8 juta dan pengawas ruang lebih dari 50 ribu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri. Pemantauan daring melalui konferensi video juga bergantung pada kualitas jaringan dan perangkat di setiap lokasi. Jika salah satu titik gagal, lapisan pengawasan lain harus menutupi celah tersebut.
Pengawasan ketat bertujuan menjaga integritas hasil TKA sehingga penilaian lebih dapat dipercaya. Bagi peserta, kehadiran kamera dan pengawas dari sekolah lain dapat menimbulkan tekanan tersendiri. Bagi sekolah, aturan ini menuntut kesiapan sarana dan koordinasi dengan penyelenggara.
Yang perlu dicermati adalah apakah jumlah laporan pelanggaran pada gelombang pertama 2026 lebih rendah dibandingkan April 2026, karena data itu menjadi ukuran efektivitas pengawasan daring. Selain itu, publik dapat memantau apakah daftar pengawas yang di-blacklist benar-benar diterapkan pada penugasan berikutnya. Perkembangan harian pelaksanaan TKA menjadi indikator paling langsung.
